DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi

Iklan Semua Halaman

DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi

Rabu, 27 Maret 2019



BERITATEBO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo melaksanakan Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tebo, terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kinerja Bupati Tebo, tahun 2018 dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tebo terhadap 12 rancangan peraturan Daerah Kabupaten Tebo tahun 2019. Rabu (27/03/2019)


Rapat Paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tebo Agus Rubyanto. Turut hadir Bupati Tebo H. Sukandar, Wakil ketua I DPRD Tebo Wartono Triyan Kusumo, Wakil Ketua II Syamsu Rizal, Wakapolres Tebo, Dandim 0416 Bute, Unsur Forkompindah Tebo, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para OPD, Camat, serta para tamu undangan lainnya.


Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tebo disampaikan langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Wartono Triyan Kusumo. Ketujuh Fraksi yang menyetujui 12 Ranperda menjadi Perda ialah Fraksi Golkar, PDIP, Demokrat, Gerindra, PAN, Nasdem Kebangkitan Bangsa.





"Seperti Ranperda pajak Bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, biaya perolehan tanah dan bangunan, penerangan jalan, reklame, restoran, perhotelan, air tanah, mineral hutan logam dan bebatuan, kuburan, sarang burung walet, parkir dan pajak retribusi mendirikan bangunan," kata Ketua DPRD Agus Rubiyanto.


Kemudian, Ketua DPRD Tebo menanyakan apakah semua fraksi di DPR ini menyetujui 12 Ranperda tersebut menjadi Perda. Semua anggota dewan yang hadir langsung menjawab setuju.

Sementara, Bupati Tebo H. Sukandar dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan atas kerjasamanya dalam pembahasan LKPJ dan 12 Ranperda menjadi perda Tebo.

Dengan di sahkannya 12 Ranperda Kabupaten Tebo, Sukandar mengharapkan agar percepatan pembangunan Kabupaten Tebo dapat segera dilaksanakan dan menjadi landasan hukum yang berlaku.



"Saya berharap kerjasama antara legislatif dan eksekutif bisa berjalan dengan baik dan berlanjut untuk masa akan datang," kata Sukandar.

Sukandar juga menyampaikan bahwa 12 Ranperda yang menyangkut peningkatan PAD ini agar tidak menjadi dokumen abadi yang dibuka ketika mau ada revisi. 


"Saya minta khususnya kepada kepala Bakeudah buat aplikasi atau sistem yang terintegrasi terkait masalah pajak ini langsung bisa ditransfer ke rekening daerah melalui bank jambi,"(BT)