Tanggapan PT Wira Karya Sakti Terkait Tuduhan Penggusuran Warga di Lahan Bersertifikat -->

Iklan Semua Halaman paling atas

Tanggapan PT Wira Karya Sakti Terkait Tuduhan Penggusuran Warga di Lahan Bersertifikat

Rabu, 07 Oktober 2020

 

 


Beritatebo.com - PT Wira Karya Sakti (WKS) menyikapi permasalahan kepemilikan lahan serta upaya resolusi konflik dengan serius.
 
Terkait klaim atas lahan warga bersertifikat di Dusun Tanjung Pauh dan Dusun Sungai Landai yang dimaksud dalam tuduhan Kelompok Tani Serikat Tani Tebo (KT STT), kami menegaskan bahwa lahan tersebut tidak berada di dalam izin konsesi PT WKS, sehingga tidak mungkin perusahaan membuka lahan tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat BPN Kabupaten Tebo Nomor UP.02/372-15.09/X/2020, tertanggal 02-10-2020 yang menyatakan bahwa objek sertifikat berada di luar kawasan hutan produksi.
 
Area yang diolah oleh PT WKS adalah kawasan hutan produksi yang merupakan bagian dari wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), sesuai dengan SK terbaru Nomor 57/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2018 tentang IUPHHK-HT PT WKS Jambi.
 
Kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT WKS di lokasi tersebut yaitu proses persiapan lahan tanpa bakar (PLTB) di area bekas panen tahun 2017 yang memasuki daur ketiga.
 
Sementara, terkait klaim Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri (KT SLM), Dinas Kehutanan telah memfasilitasi pertemuan pada 29 September 2020, yang menghasilkan kesepakatan antara KT SLM dan PT WKS untuk bersama-sama menghindari konflik horizontal. Kami mengapresiasi komitmen warga dan KT SLM untuk tidak membuka kebun baru di area konsesi perusahaan, dan PT WKS pun sepakat untuk tidak akan membongkar kebun yang sudah dimiliki secara turun-temurun.
 
Jika ternyata di kemudian hari masih ada keluhan dari warga yang merasa terdampak dengan kegiatan PLTB di atas, perusahan sudah memfasilitasi dengan menyediakan formulir pendataan yang dapat dilengkapi dengan informasi  pendukung atas klaim dimaksud, seperti dokumen lokasi, tanaman dan legalitas.
 
Sementara itu, proses resolusi dengan Kelompok Tani Sungai Landai Bersatu (KT SLB) di lokasi yang sama pun telah mencapai kesepakatan. Difasilitasi oleh KLHK, KT SLB telah menandatangani MoU Penghentian Konflik dengan PT WKS dan bersepakat atas penyelesaian melalui skema Kemitraan Kehutanan. Proses kemudian dilanjutkan dengan verifikasi subjek dan objek sengketa di lapangan oleh tim dari KLHK, Dinas Kehutanan, Dishut & Dukcapil Kabupaten Tebo, PT WKS, dan perwakilan KT SLB. Saat ini, para pihak tengah dalam proses perundingan untuk merumuskan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK).

Sebagai hasil akhir proses tersebut, pada 21 Juli 2020, seluruh pihak mulai melakukan proses identifikasi atas 88 titik yang merupakan garapan masyarakat, sebagai pertimbangan calon lokasi untuk Kemitraan Kehutanan, yang mencakup kemitraan tanaman pokok, kemitraan tanaman masyarakat, dan program peningkatan ekonomi lainnya.
 
PT WKS berkomitmen untuk terus mendukung strategi kemitraan kehutanan dan program pembangunan kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dan Provinsi Jambi demi tercapainya situasi yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah.
 
(END)